IntipSeleb – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, kritik keras datang dari masyarakat setelah adanya kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan sebesar Rp50 juta per bulan. Kenaikan ini dinilai tidak etis dan tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat, terutama di tengah situasi sulit yang dialami banyak warga.
Alih-alih memberikan penjelasan yang menenangkan, salah satu anggota DPR, Ahmad Sahroni, yang dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priok justru menyindir balik publik.
Sahroni berpendapat bahwa masyarakat Indonesia cenderung suka melihat orang lain susah, dan tidak senang melihat orang lain bahagia atau hidup enak.
“Kalau dijabarin kan sekarang banyak tuh, republik kita itu senang ngeliat orang susah, enggak senang ngeliat orang senang,” ujarnya.
Sahroni mengatakan bahwa publik tidak seharusnya menilai empati anggota dewan hanya dari besaran tunjangan yang diterima. Ia menekankan bahwa nominal Rp50 juta yang dianggap fantastis oleh banyak orang sebenarnya adalah sesuatu yang biasa saja.
"Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, wow, fantastis. Enggak, itu biasa sebenarnya," tegasnya.
Menurut Sahroni, anggota DPR sering memberikan bantuan kepada masyarakat secara pribadi tanpa perlu dipublikasikan. Ia juga meyakinkan bahwa uang yang diterima para wakil rakyat pada akhirnya akan kembali lagi ke masyarakat melalui berbagai cara tanpa perlu diumumkan secara terbuka.
“Kita-kita adalah perwakilan yang dinamai pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat. Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Tanpa perlu dikasih tau ya ini uangnya, uang gajian gue, gue kasih sama kalian. Semua nggak perlu,” ujarnya
Sahroni menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seluruh 580 anggota DPR memiliki rasa empati dan keberpihakan kepada rakyat dengan caranya masing-masing. Ia berpendapat, komitmen ini tidak bisa dihakimi hanya dari satu pos tunjangan yang nilainya dianggap tidak seberapa bagi para anggota dewan.
Namun, pernyataan ini justru menuai kritik tambahan dari netizen yang menganggap para pejabat tidak mengerti penderitaan rakyat biasa yang harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.