IntipSeleb – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah mengevaluasi penggunaan anggaran untuk jasa influencer setelah menemukan pengadaan senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pengadaan tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. ICW menilai penggunaan anggaran publik untuk kebutuhan komunikasi melalui influencer perlu ditelusuri, terutama menyangkut transparansi, efektivitas, hingga mekanisme penentuan penyedia jasa.
Dalam keterangannya, ICW mengungkap lima aspek yang menjadi perhatian, yakni konsistensi efisiensi anggaran, pengukuran manfaat, persaingan dalam pengadaan, potensi konflik kepentingan, serta kesesuaian belanja dengan tujuan strategis kementerian.
Kontrak KKP dengan Perusahaan Raffi Ahmad Capai Rp10,8 Miliar
Salah satu temuan yang menjadi sorotan ICW adalah besarnya nilai kontrak jasa influencer yang dikeluarkan KKP dalam dua tahun terakhir.
Pada 2025, KKP tercatat mengadakan dua paket jasa pemengaruh dari PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai keseluruhan Rp7,2 miliar. Angka tersebut bertambah pada 2026 setelah kementerian kembali mengadakan satu paket senilai Rp3,6 miliar.
Jika dijumlahkan, nilai kontrak KKP dengan perusahaan tersebut mencapai Rp10,8 miliar.
ICW memandang pengadaan tersebut perlu diperiksa dalam konteks kebijakan penghematan belanja pemerintah. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025.
Instruksi tersebut menetapkan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun dan meminta pembatasan berbagai pengeluaran, seperti kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar.
Di tengah kebijakan tersebut, ICW mempertanyakan konsistensi pemerintah ketika belanja jasa influencer tetap dilakukan dalam jumlah besar.
Sudah Punya Humas, Mengapa Kementerian Masih Gunakan Influencer?
Penggunaan influencer sebagai sarana komunikasi publik juga dipertanyakan dari sisi kebutuhan dan efektivitasnya.
ICW menilai Kemendikbudristek dan KKP sebenarnya telah memiliki infrastruktur komunikasi sendiri. Kedua kementerian tersebut mempunyai unit kehumasan, kanal komunikasi resmi, serta pegawai yang menjalankan fungsi komunikasi dengan dukungan anggaran negara.
Karena itu, ICW mempertanyakan alasan pemerintah masih membutuhkan jasa influencer eksternal untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Seluruh unit tersebut didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: mengapa kementerian masih perlu mengadakan jasa influencer?” ujar ICW.
Selain persoalan kebutuhan, manfaat dari pengadaan tersebut juga dinilai belum memiliki ukuran yang transparan. ICW menilai pemerintah perlu menjelaskan bagaimana efektivitas jasa influencer dihitung serta sejauh mana hasilnya berkontribusi terhadap program kementerian.
Nama Akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Tercantum dalam Paket Pengadaan
Perhatian ICW turut tertuju pada mekanisme pengadaan jasa komunikasi di Kemendikbudristek.
Paket penayangan konten yang mencakup video YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, dan TikTok diketahui menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik.
Namun, ICW menyoroti pencantuman akun tertentu secara langsung dalam nama paket pengadaan tersebut.
Akun yang disebut adalah YouTube Rans Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
ICW menilai spesifikasi yang mengunci pada kanal dan figur tertentu berpotensi membuat penyedia jasa lain kehilangan kesempatan untuk menawarkan layanan serupa.
Penggunaan katalog elektronik juga dinilai tidak cukup untuk memastikan persaingan berlangsung secara terbuka apabila spesifikasi sejak awal sudah mengarah kepada penyedia tertentu.
Selain itu, ICW mempertanyakan penggunaan satuan detik sebagai dasar pembayaran untuk tiga komponen penayangan konten. Hal tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan mengenai dasar perhitungan dan kewajaran harganya.
Tiga Paket KKP Bernilai Rp3,6 Miliar Jadi Perhatian ICW
Persoalan lain yang turut disoroti adalah kesamaan nilai pengadaan jasa influencer di KKP.
ICW mencatat tiga paket dari direktorat jenderal berbeda di kementerian tersebut memiliki nilai relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar untuk setiap paket.
Kesamaan nilai tersebut dinilai membutuhkan penelusuran lebih lanjut, terutama mengenai proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), metode penentuan harga, dan kewajaran nilai kontrak.
ICW juga mengingatkan agar penggunaan anggaran negara tidak berubah menjadi aktivitas membangun popularitas pemerintah melalui figur publik tanpa manfaat yang terukur.
“Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer sebagai sarana promosi atau propaganda pemerintah,” tegas ICW.
ICW Ingatkan Pengadaan Harus Punya Tujuan yang Jelas
Di luar persoalan harga dan mekanisme pemilihan penyedia, ICW menilai pengadaan jasa influencer perlu dikaitkan secara langsung dengan kebutuhan kementerian.
Setiap pengeluaran pemerintah, menurut ICW, harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan berkontribusi terhadap pelaksanaan program maupun target pembangunan.
Keterkaitan tersebut mencakup pencapaian Rencana Strategis (Renstra) kementerian serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
ICW menegaskan pengadaan barang dan jasa bukan sekadar aktivitas administratif untuk merealisasikan anggaran, melainkan bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan.
“Dengan kata lain, pengadaan bukan sekadar menghabiskan anggaran yang tersedia, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan,” tandas ICW.
Atas berbagai persoalan tersebut, ICW mendesak pemerintah membuka dokumen pengadaan dan melakukan audit terhadap belanja jasa influencer senilai Rp14,69 miliar.