“Dengan kata lain, pengadaan bukan sekadar menghabiskan anggaran yang tersedia, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan,” tandas ICW.
Atas berbagai persoalan tersebut, ICW mendesak pemerintah membuka dokumen pengadaan dan melakukan audit terhadap belanja jasa influencer senilai Rp14,69 miliar.