ICW memandang pengadaan tersebut perlu diperiksa dalam konteks kebijakan penghematan belanja pemerintah. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025.
Instruksi tersebut menetapkan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun dan meminta pembatasan berbagai pengeluaran, seperti kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar.
Di tengah kebijakan tersebut, ICW mempertanyakan konsistensi pemerintah ketika belanja jasa influencer tetap dilakukan dalam jumlah besar.
Sudah Punya Humas, Mengapa Kementerian Masih Gunakan Influencer?
Penggunaan influencer sebagai sarana komunikasi publik juga dipertanyakan dari sisi kebutuhan dan efektivitasnya.
ICW menilai Kemendikbudristek dan KKP sebenarnya telah memiliki infrastruktur komunikasi sendiri. Kedua kementerian tersebut mempunyai unit kehumasan, kanal komunikasi resmi, serta pegawai yang menjalankan fungsi komunikasi dengan dukungan anggaran negara.
Karena itu, ICW mempertanyakan alasan pemerintah masih membutuhkan jasa influencer eksternal untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
