ICW juga mengingatkan agar penggunaan anggaran negara tidak berubah menjadi aktivitas membangun popularitas pemerintah melalui figur publik tanpa manfaat yang terukur.
“Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer sebagai sarana promosi atau propaganda pemerintah,” tegas ICW.
ICW Ingatkan Pengadaan Harus Punya Tujuan yang Jelas
Di luar persoalan harga dan mekanisme pemilihan penyedia, ICW menilai pengadaan jasa influencer perlu dikaitkan secara langsung dengan kebutuhan kementerian.
Setiap pengeluaran pemerintah, menurut ICW, harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan berkontribusi terhadap pelaksanaan program maupun target pembangunan.
Keterkaitan tersebut mencakup pencapaian Rencana Strategis (Renstra) kementerian serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
ICW menegaskan pengadaan barang dan jasa bukan sekadar aktivitas administratif untuk merealisasikan anggaran, melainkan bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan.
