IntipSeleb – Sejumlah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) cipta dan terkait menggelar konferensi pers di Soneta Record untuk mempertanyakan kinerja dan transparansi distribusi royalti yang dikelola Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Delapan LMK hadir dalam forum ini, yakni RAI (Royalti Anugerah Indonesia), ARDI (Anugrah Royalti Dangdut Indonesia), WAMI (Wahana Musik Indonesia), Langgam Kreasi Budaya, PAPPRI (Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia), Prisindo (Performer's Rights Society of Indonesia), AKSI (Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia), dan TRI (Transparansi Royalti Indonesia).
Aspirasi keberatan dari hampir seluruh pemilik hak hingga kini belum mendapat tanggapan positif dari LMKN. Musisi legendaris Rhoma Irama menegaskan sikapnya dalam forum tersebut.
"Peraturan kita belum berubah, seharusnya semua kinerja dan aturan distribusi royalti mengikuti undang-undang yang berlaku," ujarnya.
Persoalan utama yang mencuat adalah pengelolaan royalti digital senilai Rp220 miliar, yang sejatinya merupakan hasil kerja WAMI di bawah koordinasi LMKN periode sebelumnya. LMKN periode saat ini meminta dana tersebut dikembalikan ke LMKN untuk dikelola ulang. Sementara itu, royalti analog periode Januari hingga Agustus 2025 hanya mencapai Rp55 miliar, hasil kinerja LMKN periode sebelumnya.
Yang memperparah situasi, LMKN periode IV tidak mengumumkan perolehan collecting royalti untuk periode Juli hingga Desember 2025. Padahal, seluruh LMK berhak mendapat informasi tersebut. Lebih jauh, LMKN mengubah tata cara distribusi secara sepihak tanpa persetujuan LMK, termasuk menerapkan pola distribusi "proxy" berbasis data pakai yang dinilai belum cukup mewakili seluruh elemen musik.
LMK menemukan sejumlah ketidaksiapan sistem ketika mengikuti pola proxy yang kini dijalankan LMKN. Mulai dari proses input data anggota hingga klaim nilai royalti, semuanya belum berjalan dengan sempurna. LMK yang mencoba mengikuti sistem tersebut beberapa kali mengalami double claim dan penolakan data, meskipun proses pengisian sudah sesuai arahan.
Kondisi ini membuat seluruh LMK mendesak LMKN untuk mengembalikan rumusan distribusi royalti periode Januari hingga Juni 2025 sesuai kesepakatan awal, berdasarkan surat keputusan bersama dan berita acara distribusi royalti yang telah ditandatangani seluruh LMK.
Kebijakan UPA (Unplugged Performers Allocation) yang dihapus oleh LMKN periode IV turut memperburuk keadaan. Selama ini, UPA menjadi nilai dasar yang dibagikan ke seluruh anggota sebagai bentuk penghargaan atas karya. LMKN menyebut skema ini sebagai "sedekah royalti" yang tidak sesuai kepemilikan, namun penghapusannya justru membuat perolehan royalti yang diterima pemilik hak semakin kecil.
Penyanyi dangdut Ikke Nurjanah turut menyuarakan kekecewaan atas perubahan yang terjadi dalam tubuh LMKN. "LMKN yang dulu adalah representasi seluruh LMK, semua mendapat informasi yang aktual dan transparan. Namun sekarang, jauh dari kata itu," sebut Ikke Nurjanah.
Seluruh LMK yang hadir sepakat bahwa fungsi LMK harus dikembalikan sebagaimana mestinya, termasuk peran pengumpulan royalti satu pintu bersama LMKN. Mereka juga mendesak pencabutan surat edaran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang dinilai melemahkan fungsi LMK. Semakin terbatasnya peran LMK, menurut mereka, berbanding lurus dengan semakin minimnya transparansi yang diterima.
Kekecewaan komunitas musik dangdut kian memuncak setelah salah satu komisioner LMKN menyebut bahwa penggunaan musik dangdut hanya sekitar satu persen dari keseluruhan musik berdasarkan data internal LMKN. Pernyataan ini langsung dipertanyakan oleh LMK RAI dan ARDI, yang meminta penjelasan lebih lanjut atas klaim tersebut.
RAI dan ARDI juga mendorong LMKN memperluas cakupan penarikan royalti, khususnya pada penggunaan musik dangdut sebagai potensi ekonomi nyata bagi para pemilik hak. Ketua RAI, Dadang, menegaskan bahwa jika penarikan royalti tidak dilakukan di tempat-tempat yang memang menggunakan musik dangdut, para anggota tidak akan mendapatkan haknya secara adil. Mereka berharap sistem pengumpulan royalti kembali mencakup semua sektor, seperti yang pernah berjalan sebelumnya.
Hingga siaran pers ini diturunkan, LMKN belum memberikan tanggapan atas seluruh kritik dan keluhan yang disampaikan oleh LMK cipta maupun LMK terkait.
